Tahun Ajaran Baru, Banyak Sekolah Tanpa Murid, “Kita Bangun Apa Sebenarnya?”
Editorial Atalomba.com –12 Juli 2025
“Banyak sekolah di NTT yang tidak menerima satu pun murid baru tahun 2025. Bukan karena tak ingin, tapi karena memang tak ada lagi anak yang mendaftar.”
Tahun ajaran baru 2025 telah dimulai. Sementara di banyak kota besar Indonesia orang tua berebut kursi sekolah favorit untuk anak-anak mereka, di Nusa Tenggara Timur (NTT) kita menyaksikan gejala yang sungguh berbeda, sejumlah sekolah dasar, taman kanak-kanak, bahkan sekolah menengah pertama dan atas, tidak menerima satu pun murid baru. Ini bukan insiden. Ini bukan pengecualian. Ini gejala sistemik yang mencerminkan krisis diam-diam dalam sistem pendidikan kita.
Masalah ini menyentuh seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA/SMK. Di banyak desa dan kelurahan, bahkan di wilayah-wilayah yang belum lama ini mendapat bantuan pembangunan ruang kelas atau gedung baru, tidak ada lagi anak usia sekolah yang cukup untuk mengisi kelas. Kelas 1 SD kosong. TK tidak punya peserta didik. SMP kehilangan siswa. Bahkan sejumlah SMA/SMK negeri yang dulu diproyeksikan menyerap lulusan SD dan SMP dari beberapa desa sekaligus, kini harus menerima fakta pahit, ruang belajar dibiarkan kosong, dan guru hadir tanpa murid.
Terlalu Banyak Sekolah, Terlalu Sedikit Anak
Menurut data Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Provinsi NTT per tahun 2024, jumlah satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK mencapai lebih dari 9.000 unit sekolah. Namun total anak usia sekolah (4–18 tahun) hanya berkisar 1,2 juta jiwa, dan terus menurun akibat angka kelahiran yang menyusut serta migrasi usia produktif ke luar daerah. Distribusi jumlah sekolah tidak lagi sebanding dengan persebaran penduduk.
Akibatnya, banyak sekolah hanya memiliki satu atau dua murid per kelas. Bahkan di beberapa desa, tidak ada sama sekali siswa baru tahun ini. Kelas yang ada pun tidak lengkap, tidak ada siswa kelas dua, tapi ada satu siswa di kelas empat. Tidak ada kelas lima, tapi langsung ke kelas enam. Satu guru mengajar tiga kelas sekaligus karena tidak ada guru mata pelajaran, dan karena hanya ada dua siswa.
Ini bukan potret keterbelakangan. Ini adalah cermin dari buruknya perencanaan pendidikan dan pembangunan infrastruktur di masa lalu, yang terjebak dalam logika “bangun dulu, pikir belakangan“. Ketika gedung sekolah dijadikan indikator sukses, bukan kualitas atau kebutuhan, maka kita menuai bangunan-bangunan kosong yang makin hari makin ditinggalkan.
“Kita membangun sekolah seolah-olah anak-anak akan terus lahir di setiap desa. Tapi kenyataannya, desa-desa itu mulai sunyi dari suara anak-anak.”
Sekolah-sekolah “Beruntung”
Di sisi lain, ada sekolah-sekolah yang justru kelebihan murid. Umumnya berada di pusat kabupaten atau kota kecamatan, di lokasi dengan konsentrasi penduduk tinggi, atau dekat kompleks perumahan ASN dan fasilitas umum. Sekolah-sekolah ini kebanjiran murid baru, kekurangan guru, kekurangan ruang belajar, dan harus melakukan seleksi atau penggabungan shift kelas.
Kesenjangan antara sekolah “beruntung” dan sekolah “hampir mati” ini menggambarkan satu hal, ketimpangan distribusi sekolah dan murid bukan lagi soal kualitas, tetapi soal geografi, aksesibilitas, dan kepadatan penduduk.
Kelas Tanpa Siswa, Guru Tanpa Murid
Yang paling menyayat hati adalah guru-guru yang tetap datang ke sekolah, mengisi daftar hadir tanpa satu pun siswa yang datang. Dalam banyak kasus, guru-guru ini digaji oleh negara, menerima tunjangan, tapi hanya bekerja satu atau dua jam seminggu. Bukan karena mereka malas, tetapi karena memang tidak ada murid yang bisa diajar.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar, Apakah sistem pendidikan kita masih rasional? Apakah efisien menggaji guru, membayar listrik, BOS, dan perawatan gedung hanya untuk melayani dua murid? Apakah kita punya keberanian untuk mengakui kesalahan dalam distribusi sekolah, dan mulai melakukan konsolidasi demi efektivitas jangka panjang?
Konsolidasi: Pilihan yang Tidak Populer Tapi Perlu
Solusinya bukan menutup sekolah semena-mena. Tapi kita butuh pemetaan menyeluruh, dan kemudian melakukan rasionalisasi dan konsolidasi sekolah. Sekolah-sekolah kecil yang sudah tidak lagi mencerminkan kebutuhan penduduk bisa digabungkan ke sekolah terdekat, dengan dukungan transportasi pendidikan yang layak, kendaraan antar-jemput, subsidi transport, atau bahkan asrama mini.
Langkah ini memang tidak populer secara politik. Tapi jika tidak dilakukan sekarang, kita akan terus membuang anggaran dalam sistem pendidikan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adil. Adil untuk siapa? Untuk murid yang berhak mendapatkan pengalaman belajar dalam kelas yang hidup. Untuk guru yang seharusnya bisa bekerja optimal. Untuk negara yang dananya terbatas dan harus digunakan sebaik-baiknya.
“Kita harus berhenti mengukur keberhasilan pendidikan dari jumlah bangunan yang diresmikan. Karena kini, bangunan itu justru menjadi monumen bisu dari perencanaan yang keliru.”
Masa Depan yang Perlu Dirancang Ulang
NTT tidak sedang mengalami bonus demografi. Kita justru berada di tengah resesi demografi lokal, di mana angka kelahiran menurun, migrasi meningkat, dan desa-desa mulai kosong dari anak-anak. Ini realitas yang harus diterima dan direspons dengan kebijakan pendidikan yang tidak lagi menyamaratakan seluruh wilayah.
Saatnya pendidikan di NTT dirancang ulang, bukan berdasarkan banyaknya sekolah, tetapi pada kebutuhan nyata, efisiensi sumber daya, dan kualitas pengalaman belajar. Kita harus mengubah cara kita melihat pendidikan, bukan sekadar proyek fisik, tapi investasi manusia. Bukan jumlah gedung, tapi jumlah anak yang bahagia dan cerdas di dalamnya.
Editor. Irminus Deni
