Uang Panas dari Perut Bumi: Siapa yang Benar-benar Untung?

Oleh: Irminus Deni
Aktivis Forum Peduli Lingkungan Hidup Kevikepan Mbay-KAE

Saya kaget, tapi tidak heran. Begitu membaca berita di Rakyat Flores.com, Jumat 24 Juni 2025, saya mengerutkan dahi, “PT . Sokoria Geotermal Indonesia (SGI ), setor miliaran rupiah ke kas Pemda Ende dari bonus produksi panas bumi di Sokoria.”

Kaget, karena mendadak uang miliaran itu diumumkan seperti hujan berkat. Tapi tidak heran, karena kita sudah tahu dari awal, di balik semua proyek tambang dan energi, uang memang bicara paling nyaring. Dan seringkali, lebih nyaring dari suara rakyat yang terdampak.

Uang Masuk, Tapi Siapa yang Tahu?

Pertanyaan pertama yang muncul di benak saya, dan mungkin juga masyarakat Saga, Detusoko, Wolojita, atau yang tinggal tak jauh dari PT. SGI yaitu Sokoria, adalah,  “Kapan ini diumumkan ke publik? Mengapa baru sekarang?”

Jika uang miliaran rupiah ini memang bonus dari produksi panas bumi, kenapa tidak sejak awal diumumkan secara transparan? Kenapa PT SGI diam, dan Pemda pun diam, sampai akhirnya DPRD bertanya dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat)? dengan PT. SGI.

Ini bukan soal jumlah uang, tapi soal kejujuran dan akuntabilitas. Karena saat tambang panas bumi mulai dibangun, masyarakat diminta percaya. Maka ketika uang mulai mengalir, wajar jika masyarakat pun bertanya, Ke mana aliran itu mengarah? Siapa yang menikmati? Dan siapa yang harus menanggung dampaknya?

Bonus Produksi, Untuk Siapa? Dari Apa?

Bonus produksi itu memang ada dalam perjanjian-perjanjian investasi. Tapi mari kita renungkan.
🔍 Apakah masyarakat di lingkar proyek tahu soal skema ini?
🔍 Apakah mereka tahu berapa total energi yang diekstraksi dari tanah mereka sendiri?
🔍 Dan apakah mereka sudah menerima kompensasi yang layak, bahkan sekadar air bersih, jalan bagus, dan udara segar?

Apa artinya miliaran rupiah masuk ke kas daerah, kalau masyarakat sekitar proyek justru mengalami kerusakan lingkungan, kehilangan sumber air, dan hidup dalam ketakutan akan gempa buatan, uap panas, dan pencemaran?

Apa arti bonus, kalau harga yang dibayar adalah hilangnya hutan adat, situs leluhur, dan tanah-tanah warisan yang sudah ratusan tahun menjaga keseimbangan hidup?

Bonus yang Tak Bisa Dimakan

Kami bersyukur DPRD melakukan RDP. Tapi lebih dari itu, kita minta DPRD bergerak lebih jauh. Transparansi soal bonus hanyalah permukaan dari persoalan yang lebih dalam.

• Pertama, Ke mana arah belanja uang panas bumi ini? Apakah benar untuk rakyat kecil, atau hanya untuk “rapat, perjalanan dinas, dan pengadaan“?
• Kedua, Bagaimana dengan dampak ekologis dan sosial dari proyek itu? Apakah ada audit lingkungan independen?
• Ketiga,  Apakah masyarakat punya saluran untuk menyuarakan keluhan atau keberatan?

Karena uang miliaran itu tidak bisa menambal lubang kepercayaan yang telah menganga antara masyarakat dan Pemerintah. Bonus tak bisa menggantikan pohon yang tumbang, mata air yang hilang, dan nyawa yang terancam.

Jangan Kita Dijadikan Penonton Atas Tanah Sendiri

Waktu kita bicara “kas daerah”, seharusnya yang ada di benak kita adalah kas untuk rakyat. Tapi selama ini, suara rakyat hanya dipanggil saat pemilu. Setelah itu? Tanah mereka dijual, sumber daya mereka dikeruk, dan hasilnya diumumkan di media, seolah-olah semua baik-baik saja.

Di mana letak kasih persaudaraan di sini? Di mana posisi Pemda, ketika rakyat bertanya kenapa air jadi keruh, kenapa jalan jadi rusak, dan kenapa panas bumi justru membawa dinginnya ketidak adilan?

Masyarakat ingin kasih, bukan komisi. Masyarakat ingin kesejahteraan, bukan formalitas setoran.
Masyarakat ingin masa depan hidup yang lebih baik, bukan uang sesaat yang menguap seperti uap panas bumi.

Kami Tidak Diam

Sebagai Masyarakat lokal yang berdiri bersama suara akar rumput, kami bertanya:

“Apakah Pemda siap membuka seluruh dokumen kerja sama dengan PT SGI?
Apakah dana bonus produksi bisa diaudit publik dan disampaikan ke masyarakat lingkar proyek? Apakah proyek-proyek geotermal lainnya akan mengikuti pola diam-diam setor ini“?

Dan yang paling penting, Apakah Masyarakat terdampak masih dianggap sebagai pemilik tanah, atau hanya sebagai penonton dari panggung investasi?

Hati-Hati dengan Uang Panas

Kami tidak anti pembangunan. Kami tidak benci energi bersih. Kami hanya ingin hidup layak, tanah yang aman, dan pemerintahan yang jujur. Jika uang panas bumi jadi alasan untuk membungkam kritik, maka itu bukan pembangunan. Itu penindasan yang disamarkan. Uang boleh disetor, tapi keadilan tak bisa dibeli. Bonus boleh diterima, tapi jangan paksa rakyat membayar dengan tanah, dan masa depan.