80 Tahun Merdeka: Di Ladang, Di Sekolah, dan Di Antrean Bensin

Oleh: Irminus Deni, Aktivis BERANI (Badan Persaudaraan Antariman Kab. Nagekeo NTT)

Delapan puluh tahun sudah Republik Indonesia berdiri. Umur yang panjang jika diibaratkan manusia, usia di mana keriput di wajah mulai jelas, rambut memutih, dan perjalanan panjang kehidupan menjadi bahan renungan. Bangsa yang lahir dari teriakan “Merdeka!” di tahun 1945 ini telah melewati badai peperangan, gejolak politik, krisis ekonomi, hingga pandemi global. Namun, di banyak sudut negeri, terutama di desa-desa, kemerdekaan itu masih seperti awan di langit sore, indah dipandang, tapi sulit digapai.

Di televisi, perayaan kemerdekaan tampil gagah. Upacara di ibu kota berjalan rapi, barisan pasukan pengibar bendera bergerak seirama, pidato pejabat mengalun penuh optimisme. Tetapi di desa, kemerdekaan sering kali hadir dalam bentuk yang sederhana, bendera merah putih diikat di ujung bambu, berkibar di depan rumah, dipaku di tiang listrik, atau ditancap di sawah. Anak-anak desa memandangnya sambil berangkat sekolah, kadang tanpa sarapan, dengan seragam yang warnanya mulai pudar karena sudah dipakai bertahun-tahun.

Harga Barang yang Menggerus Dapur

Delapan puluh tahun merdeka, tetapi masalah harga barang pokok tetap menjadi perbincangan hangat di dapur-dapur desa. Beras naik, gula naik, minyak goreng naik. Sementara itu, penghasilan warga desa stagnan atau malah turun.

Petani yang menanam padi di bawah terik matahari dan guyuran hujan justru menjual gabah dengan harga rendah, kadang di bawah biaya produksi. Di musim panen, harga jatuh karena stok melimpah, tetapi ketika musim paceklik, harga naik dan petani terpaksa membeli beras yang dulunya mereka hasilkan sendiri. Begitu juga dengan kopi, kakao, Kelapa dan jagung, hasilnya tidak sebanding dengan jerih payah yang dikeluarkan.

Bensin Langka, Antrean Panjang

Bensin dan solar adalah urat nadi pergerakan ekonomi desa. Traktor butuh solar, perahu nelayan butuh solar, mobil pengangkut hasil panen butuh bensin. Ketika pasokan tersendat, antrean kendaraan di SPBU memanjang hingga ratusan meter.

Pemandangan ini bukan hal baru. Sopir truk tidur di kabin menunggu giliran. Petani datang dari desa tetangga membawa jeriken, berharap bisa mendapat beberapa liter bahan bakar untuk mengolah sawah. Nelayan terpaksa menunda melaut karena tanpa solar, perahu hanya jadi pajangan di pinggir pantai. Di kota, kelangkaan bahan bakar mungkin berarti macet atau perjalanan tertunda. Di desa, kelangkaan berarti perut kosong dan penghasilan hilang.

Pendidikan Gratis yang Tidak Sepenuhnya Gratis

Konstitusi dan undang-undang menjamin pendidikan gratis bagi seluruh warga negara. Namun di lapangan, banyak orang tua di desa yang tahu bahwa “gratis” adalah kata yang tidak sepenuhnya berlaku.

Di sekolah, anak-anak masih diminta membayar iuran, uang pembangunan, uang ujian, uang ekstrakurikuler, bahkan uang kursi atau kipas angin kelas. Jumlahnya mungkin tidak besar bagi sebagian orang kota, tapi bagi keluarga petani atau buruh harian, uang itu berarti harus mengurangi belanja dapur atau menjual sedikit hasil kebun.

Bagi anak-anak desa, sekolah adalah harapan keluar dari lingkaran kemiskinan. Tetapi ketika biaya tambahan terus muncul, harapan itu mulai terasa berat. Tidak jarang, anak-anak membantu orang tua di ladang sebelum berangkat sekolah atau sepulang sekolah, hanya untuk memastikan biaya pendidikan bisa dibayar.

Air Bersih, Listrik, dan Jalan

Kemerdekaan seharusnya juga hadir dalam bentuk infrastruktur dasar. Namun di banyak desa, air bersih masih menjadi barang mewah. Warga harus berjalan beberapa kilometer ke mata air atau sumur, menenteng jeriken, dan mengantre. Di musim kemarau, air menjadi rebutan, dan tidak jarang kualitasnya jauh dari layak minum.

Listrik pun belum sepenuhnya merata. Ada desa yang mendapat listrik hanya di malam hari, ada yang sering padam, dan ada yang belum tersentuh sama sekali. Sementara jalan desa, di banyak tempat, masih berupa tanah yang berlumpur ketika hujan dan berdebu ketika kemarau.

Sidang Tahunan yang Jauh dari Ladang

Di Jakarta, Sidang Tahunan DPR/MPR berlangsung megah. Presiden menyampaikan capaian pembangunan dan rencana masa depan. Tetapi bagi petani di ladang, nelayan di pantai, atau anak-anak di sekolah desa, isi pidato itu kadang terasa seperti dongeng dari negeri jauh.

Bukan berarti mereka tidak peduli. Hanya saja, antara kata-kata di podium dan kenyataan di tanah kelahiran mereka, jaraknya terlalu jauh. Bagi warga desa, ukuran kemajuan bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi apakah harga pupuk terjangkau, apakah jalan ke pasar layak dilalui, apakah anak-anak bisa sekolah tanpa dihantui iuran.

80 Tahun: Mencatat Harapan dan Luka

Delapan puluh tahun merdeka memberi kita banyak pelajaran. Kemerdekaan bukan hadiah yang selesai dibuka pada 17 Agustus 1945. Ia adalah pekerjaan yang harus dirawat setiap hari.

Harapan selalu ada. Ada guru yang mengajar di desa terpencil dengan gaji minim, tetapi tetap datang setiap hari. Ada kelompok tani yang berusaha mengelola lahan secara organik demi menjaga tanah dan air. Ada anak-anak yang berjalan kaki berjam-jam ke sekolah dengan semangat penuh. Inilah wajah kemerdekaan yang jarang masuk televisi. Namun luka pun nyata. Ketidakadilan harga, ketimpangan akses, dan kebijakan yang lebih berpihak pada kota masih menjadi masalah.

Menuju 100 Tahun Kemerdekaan

Dua puluh tahun ke depan menuju seratus tahun RI adalah kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Kita tidak bisa lagi puas dengan kemerdekaan yang hanya dirayakan di panggung upacara. Kemerdekaan harus dirasakan di ladang, di pasar, di sekolah, dan di jalan desa.

PR kita jelas:

1. Harga komoditas yang adil bagi petani dan nelayan.

2. Pasokan energi yang stabil tanpa antrean panjang.

3. Pendidikan benar-benar gratis, tanpa biaya tersembunyi.

4. Infrastruktur dasar merata: air, listrik, dan jalan.

5. Partisipasi warga desa dalam menentukan arah pembangunan.

Penutup: Merdeka yang Membumi

Kemerdekaan sejati bukan sekadar mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan. Ia adalah rasa aman ketika beras di dapur cukup, rasa tenang ketika anak sekolah tanpa beban biaya, rasa syukur ketika panen dihargai layak, dan rasa bangga ketika desa tidak lagi menjadi halaman belakang pembangunan.

Delapan puluh tahun adalah usia untuk refleksi mendalam. Seratus tahun nanti, kita harus bisa mengatakan bahwa kemerdekaan ini bukan hanya milik mereka yang berpidato di panggung megah, tetapi milik semua rakyat, dari kota hingga desa, dari tepi pantai hingga kaki gunung.

Merdeka.