Demo Penggusuran Ndao, PMKRI Sentil Jalan Rusak Ndona–Sokoria: Proyek Miliaran Dipertanyakan

ENDE NTT Atalomba.com — Ratusan mahasiswa bersama masyarakat pesisir Ndao turun ke jalan, menyuarakan penolakan terhadap rencana penggusuran yang dinilai mengancam ruang hidup warga kecil. Aksi yang dipusatkan di Kantor Bupati Ende itu dipimpin oleh PMKRI Cabang Ende bersama IMM, dan menjadi panggung pertemuan antara keresahan sosial dan kritik atas arah pembangunan daerah.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan keberatan atas rencana Pemerintah Kabupaten Ende yang akan melakukan penggusuran bangunan di sepanjang pesisir pantai dari Kota Raja hingga Ndao, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara.

Pernyataan sikap dibacakan langsung oleh Ketua PMKRI Cabang Ende, Daniel Torut, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat kecil.

Adapun sikap yang disampaikan meliputi:

• Menolak penggusuran bangunan di pesisir Pantai Ndao
• Mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan secara adil dan transparan
• Mengecam kebijakan yang dinilai diskriminatif atau “pilih kasih”
• Meminta pemerintah fokus pada pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil
• Menawarkan solusi penataan mandiri oleh masyarakat

“Ini bukan sekadar soal bangunan, tetapi soal kehidupan. Jangan sampai masyarakat kecil dikorbankan,” tegas Daniel.

Mahasiswa juga mengungkapkan keinginan untuk berdialog langsung dengan Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda. Namun, pertemuan itu tidak terwujud karena Bupati dan Wakil Bupati sedang berada di luar daerah untuk urusan dinas.

Sebagai perwakilan pemerintah, PLT Sekda Gabriel Dalla menerima massa aksi di tangga Kantor Bupati. Ia memastikan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada Bupati.

“Jika Bupati berada di tempat, tentu beliau akan menerima mahasiswa untuk berdialog,” ujarnya.

Meski dialog tak terjadi, mahasiswa tetap melanjutkan aksi dengan membacakan pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen memperjuangkan suara masyarakat.

Sentilan Keras untuk Proyek Jalan Miliaran

Di tengah tuntutan soal penggusuran, mahasiswa juga menyelipkan kritik tajam terhadap kualitas proyek infrastruktur di daerah, khususnya ruas jalan Ndona–Sokoria.

Proyek Penanganan Long Segment ruas Ndona–Sokoria (PLTP Sokoria) yang dikerjakan oleh PT. BTCT dengan nilai anggaran mencapai Rp6.845.014.000 untuk panjang 2,94 kilometer, dinilai jauh dari standar yang diharapkan.

Di lapangan, kondisi jalan justru memprihatinkan. Permukaan hotmix terlihat bergelombang, tidak rata, bahkan di beberapa titik sudah terbelah. Dugaan ketebalan hotmix yang hanya sekitar 1 cm semakin memperkuat kecurigaan bahwa pekerjaan dilakukan tidak sesuai spesifikasi.

Selain itu, rabat beton di bahu jalan yang sebelumnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat mengalami kerusakan akibat dilintasi alat berat. Sistem drainase pun dinilai tidak jelas, berpotensi menimbulkan persoalan baru.

“Ini proyek miliaran rupiah, tapi hasilnya seperti ini. Masyarakat kecewa. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Daniel.

Mahasiswa mendesak pemerintah untuk tidak lagi memberikan proyek kepada kontraktor yang dinilai tidak bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan. “Pemerintah harus kontrol semua proyek. Ini uang rakyat,” tegasnya.

Dua Isu, Satu Pesan

Aksi ini memperlihatkan dua persoalan berbeda, penggusuran dan infrastruktur, namun memiliki akar yang sama, tuntutan akan keadilan dan tanggung jawab.

Di satu sisi, masyarakat pesisir menghadapi ancaman kehilangan ruang hidup. Di sisi lain, masyarakat pengguna jalan dihadapkan pada kualitas pembangunan yang dipertanyakan.

Bagi mahasiswa, keduanya tidak bisa dipisahkan. Pembangunan, menurut mereka, tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal keberpihakan.

Ketika jalan dibangun dengan kualitas buruk, dan kebijakan diambil tanpa mempertimbangkan nasib rakyat kecil, maka yang dipertaruhkan bukan hanya proyek atau kebijakan, tetapi kepercayaan publik.

Kini, masyarakat menunggu, apakah suara mereka akan didengar, atau kembali menjadi gema yang hilang di antara tembok birokrasi. (AL/ID)