Pancasila dan Komunikasi: Di Antara Kata-kata dan Kenyataan

Setiap tanggal 1 Juni, kita kembali diingatkan akan sebuah warisan luhur: Pancasila. Lima sila yang digali dari bumi Indonesia, bukan dari buku-buku filsafat asing, tapi dari denyut nadi rakyat yang berjuang melawan penjajahan. Bung Karno menyebutnya “intisari dari jiwa bangsa.” Namun, di tengah gempuran zaman yang makin gaduh dan riuh, kita patut bertanya: apakah Pancasila masih hidup dalam keseharian, ataukah ia kini hanya menjadi mantra upacara?

Tak jauh dari tanggal itu, umat Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Komunikasi Sedunia, yang setiap tahunnya diisi dengan pesan dari Paus tentang pentingnya komunikasi yang etis, bermakna, dan memanusiakan. Dua peringatan ini tampak berbeda, tapi sesungguhnya saling bertaut erat. Pancasila adalah jembatan nilai; komunikasi adalah jalan yang menyalurkan nilai-nilai itu. Dan kini, jembatan itu tampaknya mulai keropos. Jalan itu mulai dipenuhi kabut.

Antara Pancasila dan Realitas

Mari kita telusuri satu per satu sila Pancasila dalam kacamata kehidupan berbangsa hari ini. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di satu sisi, kita melihat maraknya aktivitas keagamaan, perayaan hari besar, dan simbol-simbol religius di ruang publik. Tapi di sisi lain, diskriminasi berbasis agama masih nyata. Minoritas kadang dipaksa “toleran” terhadap mayoritas, sementara mayoritas lupa bagaimana caranya merangkul. Toleransi kini hanya kata basa-basi yang terpampang di baliho.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, terasa seperti mimpi indah yang belum bangun. Di saat pemerintah gembar-gembor soal kemajuan, kita masih melihat orang tua yang berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari air. Ada anak yang mati karena stunting, bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang akses. Di media sosial, kita lebih cepat menghakimi daripada memahami. Di dunia nyata, hukum lebih tajam ke bawah daripada ke atas.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, kerap kita dengar hanya di saat kampanye atau saat negara butuh dukungan publik. Setelah itu, kita kembali jadi penonton dari konten-konten yang memperuncing polarisasi. Kita terbelah dalam pilihan politik, pilihan agama, bahkan selera belanja. Kita menyebut “NKRI harga mati”, tapi tak benar-benar peduli jika tetangga kita tak punya makan hari ini.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, tampak makin jauh dari kenyataan. Di ruang-ruang legislatif, debat publik berubah jadi ajang dagang kepentingan. Rakyat kerap hanya jadi suara dalam kotak, bukan suara dalam musyawarah. Demokrasi makin elitis; diskusi makin formalistis.

Dan sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Entah sudah berapa kali janji “keadilan” itu diumbar. Di desa-desa terpencil, akses jalan, listrik, dan pendidikan masih menjadi kemewahan. Sementara di kota, kita menonton anak pejabat flexing kekayaan yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh petani yang hidup dari hasil panen yang tak pasti.

Komunikasi yang Terputus

Lalu di mana letak komunikasi di tengah semua ini? Komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan. Ia adalah ruang perjumpaan, di mana pikiran dan hati bertemu untuk membangun pengertian. Paus Fransiskus dalam pesannya untuk Hari Komunikasi Sedunia 2024 menulis, “Berkomunikasilah dengan hati: bukan sekadar berkata, tetapi sungguh mendengarkan dan memahami.” Sayangnya, budaya komunikasi kita hari ini lebih mirip kompetisi kecepatan—siapa cepat viralkan, dia menang. Siapa paling keras bicara, dia yang dianggap benar.

Kita hidup di zaman di mana informasi melimpah, tapi kebijaksanaan langka. Kita bicara banyak, tapi mendengarkan jarang. Komunikasi yang sehat digantikan oleh narasi-narasi yang menjebak, framing yang manipulatif, dan komentar sarkas yang dibungkus meme.

Pemerintah lebih sibuk membangun citra daripada menjawab kritik. Media lebih tergoda mengejar rating daripada mendalami kebenaran. Warga lebih nyaman membagikan hoaks daripada membaca ulang fakta.

Padahal, Pancasila tak akan bisa hidup kalau ruang komunikasinya rusak. Tanpa komunikasi yang sehat, persatuan akan palsu. Tanpa komunikasi yang jujur, keadilan jadi ilusi. Tanpa komunikasi yang mendalam, kemanusiaan berubah jadi slogan kosong.

Kritik yang Perlu Didengar

Mari kita bicara dengan jujur. Banyak pejabat hari ini lebih takut dengan citra digital daripada kebenaran realitas. Mereka alergi terhadap kritik, meskipun mengklaim terbuka terhadap aspirasi rakyat. Mereka bicara soal keberlanjutan, tapi memaksakan proyek-proyek yang merusak lingkungan. Mereka kampanye soal “komitmen Pancasila”, tapi membiarkan rakyat tercerai-berai karena hoaks dan ujaran kebencian.

Apakah kita tak boleh bangga sebagai bangsa? Tentu boleh. Tapi kebanggaan tanpa kejujuran hanya akan meninabobokan. Kita perlu mencintai Indonesia bukan hanya dengan puja-puji, tapi juga dengan keberanian untuk menegur, memperbaiki, dan bertindak. Pancasila bukan hiasan dinding. Ia adalah alat ukur keberanian kita untuk menghadirkan keadilan—sekalipun itu berarti mengkritik sistem yang sudah lama mapan.

Harapan yang Tak Mati

Namun di tengah semua keprihatinan itu, harapan belum mati. Kita masih melihat anak-anak muda yang aktif di komunitas literasi, menyebarkan edukasi di desa. Masih ada para jurnalis yang terus menggali kebenaran di balik kebisingan. Masih ada warga biasa yang memilih menyapa, bukan mencaci, di dunia maya.

Kita punya peluang untuk menghidupkan kembali Pancasila—bukan dengan doktrin, tapi dengan teladan. Kita bisa memulai dari hal kecil: memperbaiki cara kita bicara, cara kita mendengar, dan cara kita bertindak. Kita bisa mengubah ruang komunikasi menjadi ruang perjumpaan, bukan arena pertikaian.

Di sekolah, guru bisa mengajarkan Pancasila lewat pengalaman, bukan hafalan. Di rumah, orang tua bisa menanamkan nilai kemanusiaan dengan pelukan, bukan sekadar perintah. Di media, para jurnalis bisa kembali menjadi penjaga nurani bangsa, bukan sekadar pengantar sensasi.

Pancasila Bukan Milik Masa Lalu

Hari Lahir Pancasila bukanlah seremoni nostalgia. Ia adalah ajakan untuk membumikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan yang nyata. Dan Hari Komunikasi Sedunia adalah pengingat bahwa nilai itu tak akan sampai bila cara menyampaikannya penuh kebisingan dan kebohongan.

Mari kita sambut dua peringatan ini bukan dengan parade basa-basi, tapi dengan refleksi jujur: apakah kita masih setia pada jalan Pancasila? Apakah kita masih jujur dalam berkomunikasi? Jika belum, maka inilah saatnya kita memperbaiki—bukan besok, tapi mulai sekarang. Karena sejatinya, bangsa yang besar bukan hanya yang punya banyak kata, tapi yang bisa mewujudkannya jadi nyata.

Oleh: Irminus Deni
Alumni Universitas Bung Karno, Jakarta