Uji Petik, Rasa Cepat Saji: Dua Hari Keliling, Lima Menit Kesimpulan

Kupang, Atalomba.com – Jika Anda pikir uji petik oleh Satgas Geothermal bentukan Gubernur NTT adalah upaya ilmiah yang serius, pikir ulang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT dalam rilisnya yang diterima media ini menyebutnya secara terang-terangan sebagai “tim abal-abal” dan “sandiwara murahan” yang dibuat untuk menenangkan gejolak penolakan masyarakat Flores dan Lembata terhadap proyek geothermal. Uji petik ini, menurut WALHI, bukanlah proses pencarian kebenaran, melainkan pertunjukan teatrikal yang menyedihkan.

Pernyataan keras WALHI NTT disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) laporan pelaksanaan uji petik Satgas di Hotel Harper, Kota Kupang, Jumat, 4 Juli 2025. Suasananya resmi, rundown-nya rapi, tapi substansinya? Nol besar.

“Bukan hanya tidak independen. Tim ini tidak profesional. Mereka hanya datang ke pihak pro proyek, lalu pulang dan menyimpulkan bahwa semua baik-baik saja. Sementara masyarakat yang menolak dan terdampak, sama sekali tidak didengar,” kata WALHI NTT.

Sandiwara Bernama Uji Petik

Satu hal yang membuat WALHI NTT semakin geram adalah bagaimana proses uji petik dilakukan. Dalam dua hari, tim ini diklaim mampu menilai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di berbagai titik panas proyek geothermal: Mataloko, Nagekeo, Sokoria, Poco Leok, Waesano, hingga Atadei.

Dan hasilnya? Hanya dipaparkan dalam lima menit oleh moderator sekaligus akademisi yang sejak awal dikenal sebagai pendukung proyek, Pri Utami dari Geothermal Research Center UGM. “Bayangkan. Dua hari jalan-jalan, lima menit presentasi, lalu kesimpulannya, proyek lanjut. Ini bukan riset, ini akrobat birokrasi,” sindir WALHI.

Lebih lucu lagi, alasan pembatasan waktu diskusi dalam Rakor disebut karena hari Jumat dan harus segera sholat. “Jadi jutaan warga Flores dan Lembata yang terancam kehilangan tanah, air bersih, dan harmoni sosial, hanya pantas diberi lima menit?” tanya WALHI, retoris.

PLN Ikut Turun Bersama Tim Evaluasi?

WALHI NTT juga menyoroti temuan di lapangan, dalam uji petik, tim satgas tidak turun sendirian. Mereka didampingi langsung oleh pihak PLN, sang pelaksana proyek geothermal. Logikanya sederhana, bagaimana mungkin pihak yang sedang dievaluasi ikut hadir dalam tim evaluasi? “Ini seperti maling ikut menyidik kasus pencurian. Semua hasilnya bisa ditebak,” kata WALHI.

Khusus di Atadei dan Mataloko, WALHI NTT menyebut uji petik hanya menjumpai pemilik lahan yang setuju dengan proyek. Masyarakat terdampak lainnya? Tak dilirik. “Padahal banyak warga yang kehilangan mata pencaharian, rumah rusak karena semburan lumpur panas, anak-anak alami gangguan pernapasan dan kulit,” ungkap WALHI NTT.

Nama Akademisi Disebut, Mosi Tidak Percaya Dinyatakan

WALHI NTT tidak berhenti sampai di situ. Lembaga ini menyatakan mosi tidak percaya terhadap para akademisi dalam tim satgas. Mereka menuding para akademisi telah melakukan “kejahatan intelektual” karena menggunakan ilmu pengetahuan untuk memanipulasi kenyataan lapangan.

“Ini bukan sekadar soal proyek. Ini tentang rakyat yang kehilangan hak hidup. Dan ketika ilmu pengetahuan dipakai untuk membungkam jeritan rakyat, itu namanya penghinaan terhadap nurani akademik,” tambah WALHI NTT.

Beberapa nama yang disebut sebagai bagian dari tim ini antara lain:

• Prof. Philiphi de Rozari (UNDANA Kupang – Ahli Lingkungan)

• Prof. I Gusti Made Ngurah Budiana (UNDANA Kupang – Ahli Lingkungan)

• Dr. Rafael Octavianus Byre (UNFLOR Ende – Ahli Ekonomi)

• Dr. Chris Oiladang (UNDANA – Ahli Sosiologi)

• Dr. Petrus Kase (UNDANA – Ahli Kebijakan Publik)

Menurut WALHI NTT, nama-nama ini mungkin punya gelar akademik tinggi, tapi justru sedang mempertaruhkan reputasi ilmiahnya demi sebuah proyek yang penuh luka dan konflik sosial.

Flores dan Lembata Tidak Butuh Tambahan Luka

WALHI NTT juga menyayangkan cara pandang Gubernur Melkiades Laka Lena yang dalam sambutannya mengeklaim bahwa pembentukan Satgas adalah untuk mendengar semua pihak dan mencermati berbagai isu. Tapi faktanya, tidak ada keterlibatan NGO, lembaga independen, atau komunitas masyarakat adat dalam tim ini. Semua dikendalikan dari ruang rapat dan bukan dari realita lapangan.

“Jika Gubernur bilang Satgas dibentuk untuk mendapatkan informasi berimbang, maka faktanya justru berbanding terbalik. Satgas ini hanya menjaring satu suara: suara yang mendukung proyek,” tegas WALHI NTT.

Temuan di Waesano, misalnya, makin memperjelas pola. Tim satgas bahkan tak turun langsung ke lapangan. Mereka duduk di kantor Bupati, berbicara dengan segelintir warga, lalu menyimpulkan persoalan geothermal di Manggarai Barat. “Ini investigasi atau sekadar kunjungan kehormatan?” sindir WALHI NTT lagi.

Tutup Proyek, Bukan Relokasi Warga

Rekomendasi satgas untuk merelokasi warga terdampak juga dinilai konyol. Menurut WALHI NTT, itu bukan solusi. Itu hanya cara mudah untuk menyapu persoalan ke bawah karpet. “Kalau rumah Anda hancur karena proyek negara, lalu negara bilang, pindah saja, itu namanya pemaksaan, bukan solusi,” tegas mereka.

WALHI NTT menegaskan bahwa proyek geothermal ini harus dihentikan total. Bukan direvisi, bukan direlokasi. “Cukup sudah. Rakyat Flores dan Lembata tidak butuh tambahan luka,” pungkas WALHI NTT.

Penulis: Irminus Deni
Editor: Tim Atalomba.com
Rubrik: Krisis Lingkungan dan Suara Warga