Demi Air, Tanah, dan Warisan Leluhur, Warga Nangadhero Tolak Proyek Geotermal Marapokot

Nangadhero, Nagekeo Atalomba.com – Di balik sunyi perbukitan Marapokot, di Desa Nangadhero, kini bergema suara rakyat. Suara yang menyuarakan kemarahan, kecemasan, dan tekad. Warga desa, petani, nelayan, ibu rumah tangga, anak muda, dan para tetua adat, bersatu menyatakan satu sikap, menolak proyek geotermal yang telah diam-diam disurvei sejak tahun 2020 oleh pihak pusat.

Apa yang mereka tolak bukan kemajuan, tetapi cara yang digunakan. Mereka merasa tidak dihargai, tidak dilibatkan, dan tidak dianggap sebagai pemilik sah atas tanah yang kini hendak dijadikan lokasi tambang panas bumi.

Proyek yang Mengancam, Survei yang Menyelinap. Sejak 2020, tim dari Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) telah melakukan survei awal di wilayah Marpokot. Titik-titik pengukuran suhu tanah, gas, dan aliran panas bumi ditandai. Namun warga, bahkan aparat desa sekalipun, mengaku tidak diberi penjelasan terbuka mengenai tujuan akhir dari kegiatan itu.

Pada Mei 2025, warga akhirnya menyadari, bahwa survei itu merupakan bagian dari proyek eksplorasi geotermal besar. Kecemasan yang selama ini terpendam, meledak menjadi penolakan terbuka.

Adat dan Gereja Berdiri Bersama Rakyat. Penolakan warga tidak datang sendiri. Ketua Suku Nataia, yang menjadi penjaga tanah adat di wilayah tersebut, ikut angkat suara. Ia menyatakan proyek ini tidak memiliki restu dari adat dan karena itu, secara hukum dan moral tidak sah.

“Kami punya aturan adat. Tanah ini punya sejarah. Tanpa seizin kami, tidak ada satu pun proyek yang bisa berjalan di sini,” tegasnya.

Dukungan datang pula dari Gereja. Pastor Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Aeramo, Pater Marselinus Kabut, OFM, menyebut proyek ini berpotensi menghancurkan tatanan hidup masyarakat.

“Panas bumi itu memang energi terbarukan, tapi kalau masyarakat dikorbankan, itu bukan energi hijau, itu ketidakadilan,” katanya. “Kami tidak bisa diam ketika umat kami akan kehilangan rumah, air, dan masa depan mereka.”

Apa yang Dipertaruhkan? Desa Nangadhero berada dekat kawasan pesisir dan perbukitan yang selama ini menjadi sumber air dan kehidupan. Warga menggantungkan hidup dari pertanian, peternakan, dan nelayan tradisional. Mereka khawatir, pengeboran panas bumi akan:

• Mengganggu atau mencemari sumber air tanah yang menopang sawah dan air minum warga.

• Merusak ekosistem dan memicu bencana seperti longsor atau polusi udara.

• Memicu konflik sosial antara warga dengan aparat atau perusahaan.

• Menghilangkan ruang hidup adat dan budaya yang selama ini dilestarikan turun-temurun.

Sejumlah warga yang sempat melihat langsung lokasi titik panas bumi merasa ngeri membayangkan jika suatu hari nanti area itu berubah menjadi kawasan industri.

“Kalau mereka pasang pipa-pipa panas dan alat berat, bagaimana kami bisa bertani? Bagaimana anak-anak kami bisa hidup tenang?” keluh seorang pemuda desa, yang tidak mau menyebut namanya.

Kami bukan menolak kemajuan, tapi kami menolak ketidakadilan. Warga menegaskan bahwa mereka tidak anti pembangunan. Mereka sadar pentingnya listrik, energi bersih, dan kemajuan daerah. Namun, mereka menolak cara-cara pembangunan yang tidak transparan dan tidak partisipatif.

“Kami bukan batu sandungan pembangunan. Tapi kami ingin pembangunan yang memihak manusia, bukan cuma angka dan investasi,” ujar salah satu tokoh.

Sejak pernyataan sikap warga, gerakan penolakan mulai meluas. Forum masyarakat adat dan sipil terbentuk, dokumentasi lapangan dikumpulkan, dan jaringan solidaritas dari gereja, media, dan aktivis lingkungan mulai terbentuk.

Warga berharap, dengan menyuarakan penolakan secara terbuka, pemerintah pusat dan daerah akan menghentikan proyek ini atau minimal meninjau ulang secara menyeluruh dan melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek.

Pernyataan tegas ini bukan sekadar slogan. Ini adalah ikrar, janji generasi kepada generasi, bahwa tanah Marpokot dan Desa Nangadhero akan tetap mereka jaga, sekalipun harus berhadapan dengan negara atau pemilik modal.

“Kami siap berdialog, tapi kami tidak akan menyerahkan tanah ini hanya karena janji-janji palsu pembangunan. Kami sudah cukup menderita. Sekarang, kami ingin hidup damai di tanah sendiri.”

Perjuangan warga Nangadhero baru dimulai. Tapi satu hal sudah pasti, mereka tidak akan menyerah. Tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, ini tanah untuk kehidupan mereka. (AL/Irminus Deni)