ALTER BKGF Tolak Laporan Satgas Geotermal Flores–Lembata, Kirim Surat Terbuka kepada Gubernur NTT

Ende, 22 Juli 2025 — Aliansi TERLIBAT Bersama KORBAN Geothermal Flores (ALTER BKGF), yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil lintas iman, profesi, dan latar belakang, secara resmi menyampaikan penolakan terhadap laporan Tim Satuan Tugas (Satgas) Panas Bumi Flores-Lembata.

Penolakan ini dituangkan dalam surat terbuka yang dikirimkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, pada 22 Juli 2025. Dalam surat tersebut, ALTER BKGF menyebut bahwa laporan Satgas merupakan dokumen yang cacat secara metodologis, sarat bias politis, dan mengabaikan realitas penderitaan masyarakat di lokasi terdampak proyek panas bumi.

Aliansi ALTER BKGF beranggotakan sejumlah kelompok dan institusi, termasuk Forum Pemuda Peduli Lingkungan Hidup Paroki Roh Kudus Mataloko, Forum Peduli Keutuhan Lingkungan Berdampak Geothermal Paroki Santo Yoseph Laja, Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) dari SVD Ende, SVD Ruteng, OFM Indonesia, Keuskupan Agung Ende, serta Badan Eksekutif Mahasiswa IFTK Ledalero, didukung pula oleh jaringan advokasi dari dalam dan luar negeri.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Koordinator ALTER BKGF, P. Dr. Felix Baghi, SVD dan Ko-Koordinator Ir. Justin Coupertino Umbu Lede, bersama jajaran komisi lainnya, mereka menegaskan bahwa laporan Satgas tidak mencerminkan realitas lapangan, melainkan hanya memotret sebagian kecil pandangan yang sudah terstruktur mendukung proyek. Mereka menyebut partisipasi masyarakat sipil dalam kerja Tim Satgas sangat minim, perekrutan anggota Tim tertutup, dan tidak melibatkan suara warga terdampak maupun kelompok yang sejak awal menolak proyek panas bumi.

“Kami melihat ada cacat serius dalam proses dan isi laporan tersebut. Penilaian dilakukan terburu-buru, tidak menyeluruh, dan terkesan hanya menjadi instrumen pembenaran proyek panas bumi yang telah menuai penolakan di banyak titik,” tulis mereka.

ALTER BKGF menyampaikan tujuh alasan mendasar penolakan terhadap laporan Tim Satgas:

1. Generalisasi Prematur: Klaim bahwa mayoritas masyarakat mendukung proyek dianggap tidak berdasar. Temuan ALTER BKGF justru menunjukkan banyak warga menolak, terutama mereka yang tidak mendapat kompensasi atau yang hidupnya terancam oleh proyek.
2. Deligitimasi Suara Korban: Suara kelompok penolak proyek tidak diakomodasi dalam laporan. Dialog yang terjadi sangat terbatas dan bersifat eksklusif.
3. Subordinasi Pengetahuan Komunitas: Laporan menganggap penolakan terjadi karena ketidaktahuan warga, padahal warga telah belajar dari pengalaman proyek sebelumnya dan saling berbagi informasi lintas lokasi.
4. Teknikalisasi Masalah: Proyek gagal di Mataloko hanya disebut sebagai persoalan teknis padahal bagi warga itu adalah ancaman nyata terhadap ruang hidup dan masa depan mereka.
5. Pendewaan Teknologi: Teknologi dianggap sebagai solusi segala hal, tanpa mengakui bahwa konflik sosial dan ekologis tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan teknis.
6. Privatisasi Ruang dan Klaim Kepentingan Publik: Sertifikasi tanah digunakan untuk menguasai ruang hidup warga dan memberi akses kepada korporasi atas nama publik.
7. Laporan Sarat Bias Politik: Laporan ini bukan dokumen akademik yang netral, melainkan dokumen politik yang mengabaikan prinsip keadilan sosial dan ekologis.

Selain itu, ALTER BKGF juga menyoroti metode kerja Tim Satgas yang dianggap terburu-buru, tidak mendalam, dan tidak memberikan ruang untuk mendengarkan semua pihak secara setara. Penilaian dilakukan dalam waktu sangat singkat, dan hasilnya dipresentasikan dalam forum terbatas tanpa perdebatan publik yang memadai.

ALTER BKGF juga menyoroti independensi Tim Satgas yang diragukan karena diawasi dan dibiayai oleh institusi yang punya konflik kepentingan dalam proyek panas bumi. Mereka juga mempertanyakan komposisi anggota Satgas yang tidak inklusif dan tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan kultural lokasi proyek.

Dalam pernyataannya, ALTER BKGF menegaskan lima sikap utama:

1. Menolak hasil laporan Tim Satgas Geotermal Flores-Lembata karena cacat secara metodologis dan tidak dapat dijadikan dasar kebijakan.
2. Mendukung transisi energi yang adil dan partisipatif, bukan melalui proyek geotermal yang mengorbankan warga.
3. Menolak proyek panas bumi di seluruh Flores dan Lembata, yang tidak menghormati hak-hak komunitas adat dan masyarakat lokal.
4. Mendorong pengembangan energi alternatif berbasis komunitas, seperti mikrohidro, energi surya, dan biogas dari lahan tidak produktif.
5. Menuntut kedaulatan energi bagi komunitas, agar masyarakat dapat memproduksi dan mengelola energi sendiri secara mandiri.

Surat dan penjelasan lengkap dari ALTER BKGF juga telah disebarluaskan melalui berbagai kanal media nasional dan lokal, serta tayang di sejumlah kanal YouTube aktivis lingkungan. berikut surat Terbuka ALTER BKGF.

revSurat ke Gubernur Menanggapi Laporan SATGAS