MENATA RUANG, MENJAGA KEHIDUPAN: DILEMA KEBIJAKAN DI NDAO
Oleh Irminus Deni
Pemimpin Redaksi Atalomba.com
Kasus penertiban kawasan Ndao di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, dalam beberapa waktu terakhir memantik perdebatan publik yang luas. Berbagai opini bermunculan, sebagian membela pemerintah daerah atas dasar penegakan aturan, sebagian lain berdiri di sisi para pedagang kecil yang terdampak langsung.
Namun, di tengah riuhnya perdebatan tersebut, terdapat kecenderungan yang patut diwaspadai, penyederhanaan persoalan menjadi sekadar pertentangan antara “pemerintah yang salah” dan “rakyat yang benar”, atau sebaliknya. Cara pandang semacam ini tidak hanya reduktif, tetapi juga berpotensi menutup jalan menuju solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
Kasus Ndao sejatinya jauh lebih kompleks.
Dalam perspektif tata ruang dan hukum, langkah penertiban kawasan sempadan pantai memiliki dasar yang jelas. Regulasi mengatur bahwa wilayah tersebut tidak diperuntukkan bagi aktivitas permanen, termasuk pembangunan lapak usaha. Dari sudut pandang ini, tindakan pemerintah daerah dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menegakkan aturan sekaligus menjaga fungsi lingkungan.
Namun, kebijakan publik tidak pernah berdiri semata-mata di atas legalitas. Ia selalu bersentuhan dengan realitas sosial. Di Ndao, realitas tersebut terbentuk melalui proses panjang pembiaran. Selama bertahun-tahun, aktivitas ekonomi di kawasan yang sama tumbuh tanpa penertiban yang konsisten. Lapak-lapak yang semula mungkin dianggap sementara, perlahan berubah menjadi sumber penghidupan yang permanen. Di sana, terbentuk jaringan ekonomi kecil, relasi sosial, dan ketergantungan hidup masyarakat.
Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, terdapat kewajiban untuk menegakkan aturan yang selama ini diabaikan. Di sisi lain, terdapat konsekuensi sosial yang tidak ringan jika penertiban dilakukan secara langsung. Di sinilah persoalan utama sebenarnya berada, bukan pada benar atau salahnya kebijakan, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan.
Penundaan eksekusi di masa lalu telah menciptakan akumulasi masalah. Keputusan untuk tidak bertindak, apa pun alasannya, pada akhirnya menjadi beban bagi pemerintahan saat ini. Dalam konteks ini, langkah penertiban dapat dilihat sebagai upaya memutus siklus lama, sekaligus bentuk keberanian politik untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Namun keberanian, dalam kebijakan publik, tidak cukup dimaknai sebagai tindakan eksekusi semata.
Keberanian yang lebih substansial justru terletak pada kesiapan menanggung konsekuensi. Penertiban tanpa perencanaan transisi sosial-ekonomi yang matang berisiko menciptakan guncangan yang signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Relokasi, misalnya, tidak bisa dipahami sekadar sebagai pemindahan fisik. Ia menyangkut akses terhadap pasar, pola konsumsi masyarakat, hingga keberlanjutan usaha. Tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, relokasi berpotensi gagal mencapai tujuannya.
Dalam konteks ini, membela pedagang kecil bukan berarti menolak kebijakan pemerintah. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa kebijakan dijalankan secara adil dan manusiawi.
Para pedagang tidak sekadar mempertahankan ruang usaha, tetapi mempertahankan keberlangsungan hidup. Kehilangan lapak tanpa alternatif yang layak berarti kehilangan sumber penghasilan. Ini adalah realitas yang tidak bisa diabaikan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Mereka menghadapi warisan persoalan yang telah lama tertunda, sekaligus tekanan untuk segera menertibkan kondisi yang ada.
Karena itu, pendekatan yang lebih bijak adalah menempatkan kedua pihak dalam kerangka yang sama, sebagai bagian dari sistem kebijakan yang belum berjalan secara optimal.
Perkembangan opini publik dalam beberapa minggu terakhir menambah dinamika tersendiri. Kritik terhadap kebijakan tentu merupakan bagian penting dari kontrol sosial. Namun ketika kritik bergeser menjadi serangan personal, substansi persoalan justru berisiko terabaikan.
Perlu disadari bahwa opini, sekuat apa pun, tidak dapat menggantikan fungsi kebijakan. Ia hanya berperan sebagai tekanan, bukan sebagai solusi. Pada akhirnya, penyelesaian tetap berada di tangan pengambil keputusan.
Oleh karena itu, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong perbaikan yang lebih mendasar. Penertiban perlu diiringi dengan strategi transisi yang jelas, komunikasi yang terbuka, serta keberpihakan pada kelompok rentan.
Lebih jauh lagi, kasus Ndao menjadi pengingat penting tentang perlunya konsistensi dalam penegakan kebijakan. Pembiaran terhadap pelanggaran dalam jangka panjang hanya akan melahirkan persoalan yang lebih kompleks di kemudian hari.
Menata ruang kota adalah kebutuhan. Tetapi menjaga kehidupan masyarakat adalah tanggung jawab yang tidak kalah penting.
Kebijakan yang baik bukan hanya yang mampu menciptakan keteraturan fisik, tetapi juga yang mampu menghadirkan keadilan sosial. Di titik inilah, pemerintah diuji, bukan hanya dalam mengambil keputusan, tetapi dalam memastikan bahwa keputusan tersebut membawa manfaat yang lebih luas.
Kasus Ndao, dengan segala dinamika yang menyertainya, pada akhirnya bukan sekadar soal penggusuran. Ia adalah refleksi tentang bagaimana negara hadir, apakah hanya sebagai penegak aturan, atau juga sebagai pelindung yang memahami realitas warganya.
Dan pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan akan selalu diukur dari satu hal yang paling mendasar, apakah ia mampu menata ruang tanpa mengorbankan kehidupan.
