Bupati Diam = Setuju Geotermal

Oleh: Irminus Deni

Pada akhirnya, kata kuncinya adalah persetujuan masyarakat. Bukan izin pusat. Bukan rekomendasi kementerian. Bukan surat sakti dari pejabat tinggi di Jakarta. Dalam pernyataan terbarunya yang dikutip oleh media RakyatFlores.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Flores dan Lembata tidak akan dilanjutkan jika masyarakat belum menerima. Titik. Tak ada koma. Tak ada catatan kaki.

Pernyataan ini, sesungguhnya, melemparkan bola panas ke tangan para kepala daerah di daratan Flores. Dan kini, semua mata menatap satu arah, para bupati. Mereka yang selama ini berdalih “ini proyek nasional“, “sudah aman karena diteliti oleh ahli“, atau “masyarakat belum paham manfaatnya”,  kini tidak bisa lagi sembunyi. Jakarta sudah melempar sinyal, jika rakyat menolak, hentikan. Maka kini pertanyaannya sederhana, sekaligus menyayat, para Bupati se-daratan Flores, kalian berdiri di pihak siapa? Bersama rakyatmu? Atau bersama investor?

Bukan Isu Energi Ini Soal Hidup Mati Ruang Hidup

Isu geothermal di Flores bukan sekadar perdebatan teknis soal energi baru terbarukan. Ini bukan hanya soal listrik, watt, atau angka capaian transisi energi. Ini adalah soal hidup dan mati ruang hidup masyarakat.

Pulau Flores dan Lembata adalah wilayah dengan ekosistem rapuh, terbentuk dari gunung-gunung berapi dan lanskap geologis aktif. Air permukaan terbatas, jaringan hutan yang menopang kehidupan petani dan peternak semakin menyempit, dan kultur masyarakat adat masih sangat terikat pada tanah sebagai bagian dari identitas, bukan sekadar sumber ekonomi.

Ketika proyek panas bumi masuk, ia tidak hanya membawa mesin dan bor raksasa, tapi juga potensi konflik sosial, kerusakan lingkungan, hilangnya akses air bersih, pengusiran dari tanah adat, dan trauma sosial yang tidak bisa diukur dengan satuan rupiah. Bahkan sebelum satu sumur dibor, sudah muncul konflik di kampung. Sudah ada sesama warga yang saling curiga. Sudah ada duka psikologis yang mengendap dalam relung masyarakat adat. Lalu atas nama siapa proyek ini didorong?

Suara Rakyat Sudah Jelas. Apakah Para Bupati Masih Tuli?

Dalam dua bulan terakhir, Flores bergetar bukan karena gempa, tapi karena gelombang penolakan rakyat. Di Poco Leok, ribuan warga adat dari 14 kampung turun ke jalan. Mereka menyebut hutan sebagai “ibu kandung” mereka. Mereka tidak sedang puitis. Mereka sedang membela tempat yang menyusui mereka sejak lahir.

Di Nagekeo, para pastor, suster, bruder, dan ribuan umat Katolik  se-kevikepan Mbay ke Kantor Bupati, dan DPRD membawa spanduk, “Jaga Tanah, Rawat Air, Lindungi Anak Cucu.” Gereja turun gunung, karena yang sedang dipertaruhkan adalah keberlangsungan hidup manusia dan ciptaan.

Di Ende, aliansi besar rakyat lintas iman, lintas profesi, dan lintas usia melakukan long march, membawa pesan yang paling sederhana, Kami tidak anti pembangunan, tapi kami tolak pembangunan yang membunuh kami.

Dan dalam sidang para uskup se-Provinsi Gerejawi Ende, enam pemimpin tertinggi Gereja Katolik menyatakan secara resmi penolakan terhadap proyek ini. Mereka menyebutnya sebagai eksploitasi energi yang membahayakan masa depan. Mereka mempertanyakan, kita mau bangun masa depan seperti apa yang lestari, atau yang hancur? Kalau para bupati masih bungkam setelah semua ini, maka bukan hanya telinga mereka yang tuli, tetapi juga hati nurani mereka yang telah mati.

Pembangunan Model Lama Eksploitasi Atas Nama Kemajuan

Apa yang sedang terjadi di Flores adalah cermin dari benturan dua model pembangunan. Model pertama, yang lama dan usang, melihat sumber daya alam sebagai “komoditas“. Tanah bisa dijual, hutan bisa ditebang, sungai bisa dialihkan, dan rakyat bisa disingkirkan, asal investasi masuk dan grafik ekonomi naik. Ini adalah warisan pembangunan kolonial yang hanya ganti baju, dari seragam VOC ke jas-jas kementerian.

Model kedua, yang sedang diperjuangkan oleh Masyarakat Flores hari ini, adalah pembangunan yang berakar pada nilai, budaya, dan keberlanjutan ekologi. Di model ini, tanah bukan komoditas, tapi warisan. Hutan bukan tambang, tapi paru-paru. Air bukan sekadar input industri, tapi sumber kehidupan.

Dan kalau ada yang berkata Masyarakat tidak paham soal geothermal, maka sesungguhnya yang tidak paham adalah mereka yang melihat kampung hanya dari peta dan data Excel. Masyarakat Flores sangat paham risikonya. Karena mereka sudah belajar dari banyak tempat lain, dari Lahendong sampai Gunung Talang. Mereka tahu bahwa sekali proyek ini masuk, yang keluar bukan hanya listrik, tapi air mata.

Sekarang, Pilihan Ada di Meja Para Bupati

Pernyataan Menteri Bahlil tidak bisa dibaca sebagai basa-basi politik. Ia harus dianggap sebagai lampu hijau bagi daerah untuk menolak proyek yang tidak didukung rakyat. Jika para bupati tetap berjalan melawan arus rakyat, maka mereka telah membuat pilihan yang terang, berpihak pada modal, bukan moral.

Dan sejarah selalu mencatat pilihan itu. Kelak, kita akan mengenang masa ini sebagai masa ujian bagi para pemimpin lokal. Apakah mereka punya keberanian untuk berkata “tidak” kepada proyek yang ditolak Masyarakat? Apakah mereka berani mencabut SK yang sudah telanjur dibuat tanpa partisipasi publik? Apakah mereka masih layak disebut pemimpin, jika lebih percaya lobi investor ketimbang suara rakyatnya sendiri?

Kami Akan Terus Berdiri

Bupati boleh menghindar. Pemerintah pusat boleh berdalih. Investor boleh merayu dengan segala bentuk CSR. Tapi Masyarakat Flores sudah membuat pilihan, kami akan menjaga tanah ini, meski harus berhadapan dengan kekuasaan.

Dan jika proyek ini tetap dipaksakan, maka sejarah juga akan mencatat nama-nama yang berkhianat kepada rakyatnya. Tidak ada kata netral dalam situasi ini. Di tengah konflik antara ekologi dan industri, diam adalah berpihak kepada perusak.

Maka, kepada para bupati di Flores, inilah waktu kalian dicatat dalam sejarah. Bukan karena seberapa banyak proyek kalian bangun, tapi seberapa berani kalian berdiri di pihak rakyat. Dan kepada Masyarakat Flores, teruslah berdiri. Karena tanah ini bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan anak cucu kepada kita sebelum mereka datang kedunia ini.

Penulis adalah:
Pemimpin Redaksi Atalomba.com
Pegiat advokasi Forum Peduli lingkungan Hidup Kevukepan Mbay-KAE dan penulis opini untuk isu-isu sosial-ekologis di Nusa Tenggara Timur