PEMIMPIN, KEBERANIAN DAN PERUBAHAN
Oleh: Kristo Kese
Beberapa kepala daerah di Indonesia yang dilantik pada 20 Februari 2025, kini sudah memasuki 100 hari kerja. Visi, Misi maupun gerakan perubahan yang dikampanyekan mestinya mulai nampak. Beberapa wilayah, dalam pantauan media memang mulai kelihatan taring kepala daerahnya. Sebut saja Gubernur Jawa Barat dengan gerakan pendidikan Karakter bagi anak anak nakal, juga beberapa gerakan lainya.
Di tingkat lokal Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pun tidak ketinggalan. Program kerja One Village One Product (OVOP) sudah di launching. Tidak lupa, Gerakan NTT menari pada perayaan Hardiknas 02 Mei 2025 kemarin manjadikan salah satu propinsi termiskin di Indonesia ini dalam catatan Rekor Nasional.
Tulisan ini tidak sedang membahas tentang gerakan NTT Menari atau rekor nasional yang dicapai. Rakyat hari ini butuh kerja nyata bukan sekedar euforia semata. Kita tidak bisa membungkus kemiskinan dengan kemeriahan tanpa melihat akar persoalan rakyat yang sebenarnya. Harapan besar akan datangnya kesejahtaran rakyat, muncul ketika pemimpin daerah yang baru, mampu memberi asa yang besar. Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar, mampukah pemimpin daerah ini menjawab ekspektasi rakyat?
Kuasa Kata
Sun Tzu (544 sm–496 sm) seorang Jenderal Tiongkok menulis, kepimpinan adalah masalah kecerdasan, dapat dipercaya, kemanusiaan, keberanian dan ketegasan. Kepemimpinan tidak hanya tentang posisi atau kekuasaan, namun juga tentang kemampuan untuk menginspirasi, membimbing dan mempengaruhi orang lain secara positif, serta memiliki kualitas moral dan intelektual yang tinggi. Ini menjadi rujukan umum, ketika rakyat menilai pemimpin di wilayahnya masing-masing.
Publik menyaksikan bagaimana para pemimpin menyampaikan visi, mengatur retorika untuk mempengaruhi pemilih dan akhir mereka menjadi pemimpin. Hal ini jelas menunjukan bahwa mereka adalah individu yang cerdas dan terdidik. Soalnya kemudian muncul ketika mereka sudah dipilih. Integritas mereka diuji pada jenjang yang lebih real. Mampukah kata-kata itu diejawantakan dalam kerja-kerja nyata? Atau mungkin tujuan mereka hanya sekedar meraih kursi, kemudian mencari retorika lain supaya rakyat tetap percaya.
Integritas itu tentang tindakan nyata dari setiap janji yang terucapkan. Memang terlalu prematur untuk menyebut bahwa integritas kepala daerah kita perlu di pertanyakan. Namun laik diuji ketika fondasi awal dari 5 tahun kepemimpinan masih belum begitu nampak. Mereka mestinya sudah bisa mempersiapkan amunisi untuk membangun daerah ini sejak awal mereka dilantik.
Menjawab Tantangan
Pekerjaan terberat para kepala daerah hari ini adalah mengatur jalannya roda pemerintah ditengah maraknya pemangkasan anggaran negara. Pada titik ini, keberanian pemimpin sedang diuji. Pemimpin yang berani tidak takut menghadapi tantangan. Mereka berani mengambil resiko dan berani bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat.
Sosok pemimpin seperti ini memang sulit ditemukan. Namun, sebagai daerah tertinggal seperti NTT, pemimpin yang berani adalah hal yang mutlak diperlukan saat ini. Bukan hanya kepala daerah propinsi, para bupati dan walikota-pun mestinya bersinergi. Pada titik ini, rakyat berharap. Elit politik mestinya menanggal warna jubah politiknya. Mengembalikan rakyat sebagai tuan yang sesungguhnya.
Mulailah dengan efektifitas anggaran dalam birokrasi. Hal-hal yang bersifat seremoni mestinya ditiadakan. Bukan sedang mengatur atau mendikte, tapi rakyat lebih membutuhkan aspal di kampung, pangan yang cukup, atau pendidikan yang lebih baik, daripada syukuran kemenangan elit yang pekerjaannya belum tentu rampung.
Perubahan yang nyata, bukan angan
Akhirnya kita sampai pada puncak dari setiap proses demokrasi prosedural yang berjalan. “Perubahan”. Sebuah mimpi besar yang dibangun sejak awal daerah ini berdiri. Puluhan tahun berlayar, perahu besar yang bernama NTT masih terus dihantam badai kemiskinan. Bagi kami hari ini, perubahan itu seperti sedang berada di negeri antah-berantah.
Daerah ini diwariskan dengan sumber daya alam yang kaya. Sulit, namun harus jujur mengatakan bahwa kebijakan untuk mengelola kekayaan alam daerah ini sedang dalam tahap “jauh panggang daripada arang”. Ini bukan mendiskreditkan pemimpin. Namun, sejauh yang kami rasakan hari-hari ini, keadilan sepertinya sedang terlelap dalam ranjang kemunafikan. Jika tuan yang semestinya, justru dijadikan penonton dari gerakan pembangunan ditanahnya sendiri. Kami kwatir, akankah piring-piring kotor kemiskinan ini masih akan terus diwariskan kepada generasi penerus Bangsa kedepannya? Selamat merayakan 100 hari kerja untuk para kepala daerah yang baru. Cepatlah bangun, rakyatmu tidak semuanya gagu.
